Muhammad Lutfi Hamid

Yogyakarta (Inmas DIY) – Pengembangan digitalisasi zakat di era distruption sangat dibutuhkan. Saat ini dunia terus berpacu memasuki zaman industri 4.0 dimana informasi memiliki peran sangat penting. Maka sosialisasi dan pemberdayaan zakat dan wakaf perlu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Hal tersebut disampaikan Kepala Kanwil, Drs. HM. Lutfi Hamid, M.Ag. saat hadir sebagai pemateri dalam Lokalatih Tunas Muda Agent of Change Ekonomi Syariah yang berlangsung Senin – Rabu, 5-7 November di Jogja Rich Hotel.

Kakanwil Menerima Buku yang diserahkan M Fuad Nasar

Lutfi juga menyampaikan kelebihan zakat melalui amil di antaranya menjamin kepastian dan disiplin muzakki dalam membayar zakat. Kedua, menjaga perasaan rendah diri para mustahik. Ketiga, memperlihatkan syiar Islam. Keempat, mencapai efisiensi dan efektifitas serta tepat sasaran. Kelima, dapat digunakan untuk kemaslahatan umat Islam secara umum yang memerlukan dana yang besar.

“Lembaga zakat harus berbeda dengan perbankan, bila diperbankan pelepasan dana ke customer tidak dipantau penggunaannya. Berbeda dengan zakat, seharusnya dipantau outcome yang telah didapatkan, sampai tingkat controlling, bukan sekedar penyaluran, bukan sekedar gampang dan merata, tetapi nilai tumbuh perlu diperhatikan,” jelas Lutfi.

Terkait dengan digitalisasi, Lutfi memandang butuh landasan ukhuwah Islamiyah. Karena melalui kesepahaman antar muslim memudahkan dalam memaksimalkan pengelolaan zakat dan wakaf. Menurutnya, ada beberapa kelebihan digitalisasi zakat dan wakaf, antara lain kemudahan, keamanan, keterjangkauan, kecepatan, dan efisiensi. Meskipun demikian ia mengakui adanya tantangan dalam digitalisasi zakat dan wakaf. “Segmen muzakki menjadi lebih terbatas karena umat Islam belum melek teknologi maka butuh edukasi. Kesiapan sumber daya manusia (SDM) perlu untuk melatih tenaga yang diperlukan,” terangnya.

Kegiatan diikuti 40 peserta terdiri dari pengelola zakat serta para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang ada di Yogyakarta, terutama dari jurusan yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Dalam sambutannya, ketika membuka kegiatan Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam Kemenag M Fuad Nasar, merasa senang bisa menggelar acara di Yogya, karena dinilai sebagai pusat intelektual dan memiliki nilai historis berkaitan dengan Kementerian Agama. Turut hadir pula Kepala Bidang Penais Zawa, Drs. H. Muklas, M.Si. [eko]

Yogyakarta (Inmas DIY) – Pendidikan menjadi kebutuhan penting bagi setiap manusia. Bahkan pendidikan seringkali dianggap sebagai kunci kemajuan pembanguan suatu bangsa. Maka lembaga pendidikan, khususnya madrasah diharapkan mampu membentuk generasi yang memiliki kecerdasan, kemandirian dan berakhlakul karimah. Hal itu disampaikan Kepala Kanwil Kementerian Agama DIY, Drs. HM. Lutfi Hamid, M.Ag. saat membuka workshop kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) serta pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efisien dan menyenangkan. Kegiatan yang diadakan oleh Bidang Pendidikan Madrasah (Dikmad) direncanakan berlangsung selama tiga hari, Rabu-Jumat (23-25/5).

Membuka workshop kurikulum, Rabu (23/5)

Lutfi juga berharap agar lembaga pendidikan tidak hanya sebatas mampu meluluskan siswa tetapi harus bisa memberikan bekal akademik maupun skill yang memadai bagi para lulusan. “Pendidikan berkaitan erat dengan nasib seseorang, sehingga outcome yang mesti dicapai tidak sekedar meluluskan, tetapi bagaimana agar siswa memiliki kemampuan sesuai implementasi kurikulum yang dijalankan serta memiliki kapabilitas tentang apa yang ia pelajari,” terang Kakanwil.

Selain itu Lutfi juga ingin agar lembaga pendidikan sejak awal memiliki perencanaan yang matang. Memiliki visi misi yang jelas serta punya segmentasi peserta didik yang jelas. Sehingga kehadiran madrasah memang benar-benar dibutuhkan. “Jangan sampai lembaga pendidikan hanya mengutamakan aspek bisnis semata,” tegasnya. Terkait kurikulum, ia menyampaikan bahwa kurikulum bersifat dinamis dan memiliki fungsi integratif, selektif, adaptif serta evaluatif.

Menurut panitia penyelenggara yang juga Kepala Seksi Kurikulum dan Evaluasi Bidang Dikmad, Dra. Hj. Nor Imanah, M.SI. kegiatan diikuti oleh 60 peserta dari madrasah negeri maupun swasta. Terdiri dari 50 madrasah yang telah terakreditasi dan 10 madrasah yang baru pertama kali menjalani akreditasi. “Dengan kegiatan ini kami berharap madrasah akan lebih siap untuk menghadapi akreditasi,” terangnya. [eko]

Jakarta (Kemenag) --- Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan bahwa promosi pejabat karir dilakukan melalui proses dan prosedur yang telah ditentukan.

"Saya pastikan bahwa seluruh pengambilan keputusan dan pertimbangan pengangkatan pejabat bebas dari kepentingan politik atau kepentingan golongan," tegas Menag pada pelantikan pejabat Eselon II di gedung Kemenag, Jakarta, Rabu (30/05).

Menag Lukman lantik pejabat Eselon II Kementerian Agama. (foto: sandi)

"Jabatan struktural eselon II maupun eselon I merupakan jabatan karir, bukan jabatan politik. Semua jabatan karir terbuka bagi ASN sepanjang memenuhi kompetensi, pengalaman dan kelayakan," sambungnya.

Menurut Menag, birokrasi adalah pelayan masyarakat dan ujung tombak pelaksanaan fungsi negara sesuai dengan bidangan. UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan parpol. Sejalan dengan garis perundang-undangan, politik birokrasi adalah politik negara sebagaimana tercantum pokok-pokoknya dalam pembukaan UUD 1945.

"Birokrat tidak dilarang berpikir politik, tetapi yang tidak diperkenankan ialah melakukan partisipasi birokrasi dan mengikut paham dan ideologi yang bertentangan dengan falsafah dasar negara dan tujuan negara," tambah Menag.

Kepada pejabat yang dilantik, Menag berpesan tentang lima hal. Pertama, setiap pejabat membawa nama baik dan marwah Kemenag di tengah masyarakat. Kedua, pejabat harus memiliki komitmen moral dan komitmen professional dalam mengemban tugas.

"Disadari atau tidak, jabatan di tangan orang yang amanah akan mendatangkan kemaslahatan. Sebaliknya, jabatan di tangan orang yang serakah dan tidak amanah akan menjadi musibah," terangnya.

Ketiga, pengabdian harus berbanding lurus dengan jabatan yang diemban. Bekerja adalah ibadah dan jabatan adalah amanah. Keempat, pejabat harus dapat membuat terobosan inovatif untuk perbaikan, khususnya untuk perbaikan tatalaksana, birokrasi, perencanaan program, dan anggaran.

Pesan kelima, khusus disampaikan kepada pejabat eselon II pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Menag meminta agar dapat bergerak cepat, melaksanakan tugas sesuai aturan UU dan mempercepat pemenuhan regulasi yang diperlukan.

"BPJPH harus menjaga akuntabilitas, integritas dan efisiensi, dalam pelayanan sertifikasi produk halal. Sekali tercoreng, tidak mudah membalik kepercayaan masyarakat," tuturnya.

"Kepedulian halal dilingkungan pelaku usaha dan masyarakat perlu terus dibangun," sambungnya.

Tampak hadir dalam pelantikan Sekjen Kemenag Nur Syam, Dirjen Pendis Kamaruddin Amin, Kabalitbang dan Diklat Kemenag Abd Rahman Masud, serta pejabat eselon I dan II Kementerian Agama.

Berikut daftar nama-nama pejabat eselon II yang dilantik:

1. Ali Rokhmad sebagai Kepala Biro Perencanaan, Setjen Kemenag,

2. Afrizal Zein sebagai Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Setjen Kemenag,

3. Kusoy sebagai Irjen Wilayah I pada Itjen Kemenag RI,

4. M Mudhofir sebagai Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan Konghucu, Setjen Kemenag,

5. Hi Siti Aminah sebagai Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi pada Badan Penyelenggara Penjaminan Produk Halal Kemenag,

6. Abd Amri Siregar sebagai Kepala Pusat pembinaan dan pengawasan jaminan produk halal BPJPH Kemenag,

7. Nifasri sebagai Kepala Pusat Kerjasama dan Standarisasi halal BPJPH Kemenag,

8. Khoeruddin sebagai Direktur Peneranga Agama Islam pada Ditjen Bimas Islam, Kemenag,

9. Ahmad Zayadi sebagai Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren pada Ditjen Pendis Kemenag,

10. Suyitno sebagai Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah, pendis Kemenag,

11. Ramadhan Harisman sebagai Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Terpadu, Ditjen PHU Kemenag.

12. Muhammad Luthfi Hamid, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi DI Yogyakarta,

13. Nasaruddin, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi NTB,

14. Abd Kadir sebagai Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Tenggara,

15. Abdul Syakur sebagai Kepala Biro Administrasi, Umum, Akademik dan Kemahasiswaan, IAIN Jember,

16. Ramang sebagai Kepala Biro Administrasi, Umum, Akademik dan Kemahasiswaan IAIN Palu

17. Wardija sebagai Kepala Biro Administrasi, Umum, Akademik dan Kemahasiswaan IAIN Lhouksemawe,

18. Zahdi sebagai Kepala Biro Administrasi, Umum, Akademik dan Kemahasiswaan IAIN Metro,

19. Saifuddin Zuhri sebagai Kepala Biro Administrasi, Umum, Akademik dan Kemahasiswaan IAIN Pekalongan,

20. Iwan Zulhami sebagai Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama pada UIN Sumatera Utara

(Arief/mkd/mkd)

Sumber: kemenag.go.id

Pages

Muhammad Lutfi Hamid

Profil

Materi dan Presentasi

Terbanyak Dibaca

Arsip

Kategori