Sleman (Inmas) - Tidak ada pembangunan
tanpa stabilitas dan tidak ada stabilitas tanpa kerukunan. Hal ini berarti
bahwa kerukunan menjadi pondasi gerak langkah pembangunan bangsa. Hal ini
diungkapkan Kabag TU Kanwil Kementerian Agama DIY Drs HM Lutfi Hamid MAg pada
rapat koordinasi dan pembinaan kerukunan hidup umat beragama Kabupaten Sleman
di Hotel Prima, Sleman, Kamis (25/8).
Untuk mencegah munculnya disharmoni
masyarakat, Lutfi Hamid mengusulkan untuk membentuk Desa Kerukunan yang kini
menjadi suatu kebutuhan. "Mari kita susun konsepnya bersama dalam rakor
ini. Susun pula tolok ukur, instrumen dan pelaksanaannya," katanya
dihadapan peserta yang terdiri dari pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama
(FKUB) Kabupaten Sleman dan instansi terkait.
Lebih lanjut Lutfi menjelaskan mengenai
pentingnya dibentuk satuan tugas (satgas) desa kerukunan beserta perlengkapan
yang dibutuhkannya. Bila terjadi disharmoni di masyarakat, perangkat desa
memiliki kekuatan emosional yang lebih besar dibanding instansi lainnya. Menurut
Lutfi, selain memiliki tingkat rasionalitas yang tinggi, masyarakat kita masih
memiliki nilai-nilai kearifan lokal. Dicontohkannya, bila yang berbicara lurah,
yaitu tokoh yang mendapat legalisasi tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga
mayoritas masyarakat, maka efek yang ditimbulkannya lebih besar dalam meredam
gejolak di masyarakat.
"Ajukan konsep ini ke bupati untuk
ditindaklanjuti pada SKPD terkait. Bila desa kerukunan ini kita suarakan terus,
provokator yang berusaha masuk desa dapat diminimalisir. Selama ini masyarakat
mengabaikannya karena belum memiliki mindset tentang kerukunan," tegas
Lutfi yang pernah menjabat sebagai Kepala Kankemenag Sleman.
Mengenai dananya, Lutfi menyarankan untuk
mengajukan bantuan pada Dana Keistimewaan (Danais) dan Dana Desa karena
landasan kultural desa kerukunan adalah sawiji greget sengguh ora mingkuh.
"Sawiji berarti satu, greget artinya semangat, sengguh berarti percaya
diri dalam bertindak tapi tidak sombong. Sedangkan ora mingkuh berarti tidak
akan mundur dalam menghadapai tantangan," paparnya.
Berbicara mengenai masyarakat madani,
Lutfi mengajak untuk tidak lagi berbicara mengenai mayoritas dan minoritas
karena setiap warga negara memiliki peran yang sama dalam membangun
bangsa.(and/win)
Sumber: www.yogyakarta.kemenag.go.id